DPRD kabupaten tanjabtimur gelar Rapat paripurna Pandangan fraksi terhadap LKPJ TA. 2024

DETIK JAMBI.COM, MUARA SABAK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD Tanjabtim, Senin (14/4/2025), dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Tanjabtim Tahun Anggaran 2024.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Hj. Zilawati, S.H., didampingi Wakil Ketua II Siti Aminah, S.E. dan dihadiri Sekretaris Daerah Sapril, S.IP., anggota DPRD, unsur Forkopimda, perwakilan OPD, serta tamu undangan lainnya.

Sebanyak lima fraksi menyampaikan pandangan umum mereka melalui juru bicara masing-masing fraksi.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicara Muhammad Alwi Kautsar menyoroti masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam LKPJ. “Kami memandang realisasi capaian indikator kinerja belum maksimal dan perlu diberikan kritik serta saran konstruktif demi kemajuan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Hj. Dewi Julianti, S.E., menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih akurat untuk menghindari terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang besar. Golkar juga mendorong agar alat berat yang dikelola UPTD Dinas PUPR dapat diserahkan langsung ke kecamatan guna mempercepat penanganan infrastruktur jalan dan irigasi.

Fraksi NasDem yang disampaikan oleh Drs. Syahbudin, M.H., mengangkat isu efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025. NasDem mendorong Pemerintah Daerah menyusun kabinet 2025-2030 yang mampu berinovasi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat.

Dari Fraksi Gerindra, Ambok Acok, ST., meminta penjelasan rinci mengenai alokasi belanja operasional dan belanja modal dalam APBD 2024 yang dinilai besar dan berdampak pada anggaran sektor lain. Gerindra juga menyesalkan tingginya Silpa tahun 2024 dan berharap kejadian serupa tidak terulang di tahun mendatang.

Fraksi Demokrasi Keadilan yang diwakili Danny Dwi Anggara menekankan pentingnya keberpihakan APBD terhadap rakyat kecil. “Setiap rupiah dari APBD harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Secara umum, seluruh fraksi sepakat bahwa penyampaian pandangan umum ini merupakan bentuk kontribusi konstruktif untuk memperkuat pembangunan dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke depan. (RED)